BAB I
PENDAHULUAN
Amandemen diambil dari bahasa
Inggris yaitu "amendment". Amends artinya merubah, biasanya untuk
masalah hukum. The law has been amended (undang-undang itu telah di amandemen).
Jadi yang dimaksud dengan Amandemen UUD 45 pasal-pasal dari UUD 45 itu sudah
mengalami perubahan yang tertulis atau maknanya, barangkali. Kapan UUD 45 itu
dimandemen ?. Perlu diketahui ada perbedaan antara rancangan UUD yang dibuat
oleh pantia BPUPKI dengan naskah UUD 45 yang disetujui dan ditetapkan pada
tanggal 18 Agustus 1945. Jadi anggaplah dasar UUD 45 yang belum diamandemen
adalah UUD 45 yang tercantum dalam ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI). Memilih Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil
Presiden.
Pekerjaan Presiden untuk sementara
waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Dan memang dalam Aturan Peralihan
UUD 45, pasal IV tercantum : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
perwakilan rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang
Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah
Komite Nasional.
Dengan perkataan lain saat itu Presiden berkuasa tanpa
batas karena beliau berfungsi ya sebagai eksekutif, sebagai pimpinan
legislatif. Ini kurang demokratis, padahal Republik Indonesia saat itu harus
menunjukkan sifatnya yang didukung rakyat. Kalau tidak, maka Belanda bakal
berkoar-koar membenarkan bahwa Pemerintahan Soekarno, fasistik ala Jepang.
Makanya konstitusi kita dicermati harus diamandemen.
Sejarah menggambarkan bahwa muncullah
petisi (kurang lebih 50 orang) untuk merubah KNIP (yang tadinya sekadar badan
pembantu Presiden) menjadi sebuah badan legislatif. Karena untuk memunculkan
apa yang tertulis dalam undang-undang yaitu terbentuknya MPR dan DPR, sulit
direalisir saat itu. Jadi mengapa tidak KNIP saja yang dirubah jadi MPR
sementara. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI yang berubah menjadi PK (Panitia
Kemerdekaan) menetapkan pembentukan Komite nasional, Partai Nasional Indonesia
(Staat partij, bukan PNI partai politik) dan Badan Keamanan Rakyat. dan pada
tanggal 29 Agustus 1945, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
terbentuk dengan ketuanya Mr Kasman Singodimedjo. Wakilnya ada 3 orang yaitu
masing-masing, 1. Sutardjo Kartohadikoesoemo, 2. Mr Johanes Latuharhary, dan Adam
Malik.
Dalam sidangnya yang pertama dibalai
Muslimin Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP keadaannya kacau. Semua
ingin bicara dan merasa perlu ikut bicara. Meskipun demikian hasilnya ada juga
yaitu meminta hak legislatif kepada Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.
Seperti telah disebutkan diatas, sejumlah 50 orang dipimpin oleh Soekarno
membuat petisi untuk merubah fungsi dan status KNIP. Sejumlah anggota kabinet
seperti Amir Sjarifudin dan Hatta bisa menyetujui (Soekarno tidak hadir dalam
sidang KNIP pertama ini). Maka Wakil presiden Mohammad Hatta menerbitkan
Maklumat wakil Presiden no.X tapi dengan kop : Presiden Republik Indonesia.
Isinya : Memutuskan : Bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN serta menyetujui bahwa pekerjaan
KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah
Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada
KNIP.
Siapakah yang diangkat menjadi ketua
BP KNIP itu ? Dialah Sutan Sjahrir. Dan Wakilnya diangkat Amir Sjarifudin.
Sekretaris Mr Soewandi. Jumlah anggota BP KNIP adalah 15 orang. Maka mulailah
bekerja BP KNIP ini dan kantornya di Jalan Cilacap Jakarta (sekarang dipakai
UBK). Salah satu produk hukum yang dibuat oleh BP KNIP adalah maklumat no.5
tentang pertanggung jawaban menteri-menteri dan susunan dewan kementerian baru.
Dokumen ini amat penting karena tanpa disadari merupakan rancangan perubahan
konstitusi yang amat mendasar. Konsekwensinya kalau disetujui, maka terjadilah
perubahan sistim kabinet presidentiel, menjadi kabinet ministriel. Lucunya
Soekarno-Hatta menyetujui. Bahkan Soekarno meminta Sjahrir bertindak sebagai
Perdana menteri. Kabinet Sjahrir terbentuk dan serah terima terjadi pada
tanggal 14 November 1945. Anehnya ketika berlangsungnya sidang KNIP kedua
Sjahrir masih sebagai ketua BP KNIP dan sudah serah terima dengan kabinet lama.
Padahal saat itu dia sudah Perdana menteri. Demikianlah kisah sejarah dalam
negeri yang namanya Republik Indonesia ini. Rupanya amandemen bukan barang
baru. Tidak aneh kalau Amin Rais Cs melakukannya tahun 2002. (Disarikan dari
berbagai sumber). Mungkin untuk menyiasati tantangan yang muncul yang
menggoyahkan sendi negara, para politikus, tidak segan-segan mengamandemen
peraturan-perundangan yang sedang berlaku.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Hasil-hasil amandemen dan implementasinya
Esensi
amandemen UUD 1945 adalah menegakkan demokrasi konstitusional dan rule
of law. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang
Dasar” menegaskan bahwa UUD adalah hukum dasar dan tertinggi. Pasal 1
ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”
Sejalan
dengan itu, konstitusi juga menegaskan pembagian kekuasaan diantara
cabang-cabang eksekutif, legislative dan judikatif yang menghadirkan
mekanisme checks and balances, ketentuan penghormatan hak-hak
asasi, kekuasaan kehakiman yang merdeka, judicial review,
pembatasan masa jabatan presiden, pemilu sebagai instrumen peralihan kekuasaan
secara teratur dan damai, dan sebagainya.
Amandemen
juga telah memilih sistim pemerintahan presidentil, dimana presiden menjadi
kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistim presidential adalah sebuah pilihan
dan dipilih dengan pertimbangan bahwa kondisi dan permasalahan yang dihadapi
bangsa memerlukan kecepatan bertindak, kekuasaan eksekutif yang terkonsentrasi
dan masa jabatan yang fixed. Pengalaman masa lalu menjadi
pertimbangan PAH I tidak memilih sistim parlemen - jatuh-bangun sehingga tidak
berhasil guna - walaupun menyadari sepenuhnya bahwa sistim multi-partai dan
sistim pemilu (1999) yang ada (existing) tidak kompatibel
dengan sistim presidentil sehingga memerlukan penesuaian. Namun semua menyadari
bahwa penyesuaian sistim kepartaian dan sistim pemilu tidak bisa dilakukan
dengan cara otoriter, seperti pembubaran partai dengan dekrit, melainkan harus
melalui proses demokratis. Demikianlah sistim presidentil telah dipilih
dengan sekaligus mempersiapkan perubahan dan penyesuaian sistim
kepartaian dan sistim pemilu
Risalah
rapat-rapat PAH I mencatat pembicaraan tentang perlunya penyederhanaan sistim
kepartaian dengan penerapan ambang batas (threshold) dalam
pemilu. Demikian pula pemilihan presiden secara langsung sebenarnya dirancang
dilakukan bersamaan dengan pemilihan DPR, DPRD dan DPD. Pencalonan pasangan
presiden dan wakil presiden diatur untuk dilakukan sebelum pemilihan umum.
Paket rancangan itu adalah rekayasa konstitusional untuk menyesuaikan sistim presidential
dengan komponen lainnya. Melalui rekayasa itu akan terbangun sistim kepartaian
yang lebih sederhana tetapi mencerminkan aliran politik – bukan sekedar
kepentingan – yang hidup ditengah masyarakat. Kerjasama politik juga akan
terbangun berdasarkan visi dan misi-politik, bukan sekedar transaksi
kepentingan politik sehari-hari.
Sayangnya,
sampai sekarang rancang bangun itu belum selesai walaupun ada tanda-tanda DPR
dan Pemerintah mulai menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan dengan
ketentuan dan maksud UUD.
Sejauh ini,
keadaan itu turut memberi rasa parlementer kedalam sistim presidentil kita,
disamping karena baik Presiden maupun DPR tidak berusaha menjaga tapal batas
kewenangan masing-masing.
UU no.
12/2011 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mendudukkan DPD pada
kedudukan yang seharusnya menurut UUD 1945. DPD dirancang bukan mengikuti
sistim kameral yang biasa ditemukan. DPD adalah sebuah suis generis untuk
membangun sistim perwakilan yang diperlukan oleh sebuah negara republik Indonesia
yang berbentuk negara kesatuan yang masyarakatnya sangat majemuk dan wilayahnya
amat luas. Menurut UUD 1945, dalam pembuatan UU dimana DPD terkait, seharusnya
DPD - sebagai lembaga - diikut sertakan dalam setiap tingkat pembicaraan dengan
hak bicara walaupun tidak mempunyai hak suara. Nilai pendapat anggota DPD dalam
proses pembuatan UU tidak terletak dalam hak suaranya, tetapi dalam bobot
pendapatnya. Bersama dengan keterbukaan pers dan hak-hak demokrasi lainnya,
kedudukan DPD yang demikian cukup kuat berpengaruh terhadap pembentukan UU
tanpa keluar dari prinsip-prinsip negara kesatuan. Langkah DPD mengajukan
kelemahan UU 12/2011 itu kepada Mahkamah Konstitusi guna diperbaiki adalah
lebih berguna daripada memperjuangkan kesetaraan kewenangan dengan DPR dalam
sebuah sistim bi-kameral yang mengandung banyak komplikasi politik.
Jika
dicermati, langkah-langkah ‘reformasi’ sekarang ini masih dipengaruhi oleh 2
sumber yang berbeda. Sementara itu, banyak peraturan perundangan yang berlaku
berasal dari era lama yang belum disesuaikan.
Yang
pertama, euforia reformasi tahun 1998-1999 sebelum amandemen telah menjadi
sumber berbagai undang-undang era reformasi. Misalnya pasal 3 ayat (3) TAP
VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI menyatakan bahwa Panglima TNI diangkat
oleh Presiden dengan persetujuan DPR, tetap diatur demikian dalam Pasal 13 ayat
(3) UU no. 34/2004 tentang TNI. Hal serupa juga mengenai pengangkatan KAPOLRI.
Mempertimbangkan penyalah-gunaan TNI/POLRI sebagai kekuatan politik orde baru,
ketentuan itu beralasan kuat. Tetapi dalam upaya membangun sistim presidentil,
ketentuan itu tidak tepat. Mekanisme checks and balances harus
dilihat secara komprehensif, dimana kekuasaan Presiden itu dikontrol. Dalam
kaitan itu, pengangkatan panglima cukup dengan mendengar pertimbangan
DPR.
TAP
XV/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggaraaan Otonomi Daerah
berpengaruh kuat dalam pembentukan UU no. 22/1999 dan no. 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah. Semangat reformasi yang dianut oleh UU itu
sangat menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat melalui prakarsa sendiri. Selain itu UU juga telah
menyeragamkan pemilihan kepala daerah melalui pilkada langsung. Berbagai
ketentuan UUD 1945, seperti untuk meletakkan pemerintahan daerah dalam kerangka
negara kesatuan, keharusan mempertimbangkan kekhususan dan bahkan keistimewaan
daerah, kurang mendapat perhatian, sedemikian sehingga kekokohan sistim
pemerintahan secara nasional terganggu dan beberapa waktu lalu terjadi masalah
dalam cara pemilihan/penetapan gubernur/kepala daerah DI Yogyakarta.
Kemajuan
ekonomi Indonesia, terutama pertumbuhannya, amat impresif. Tetapi perintah
pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (4) agar Pemerintah pro-aktif melakukan
intervensi pasar tanpa harus terjebak kedalam ekonomi serba-negara (etatisme),
tidak berjalan. Permasalahannya karena kita kurang mendorong, kurang
kreatifitas dan kurang ketekunan untuk menyusun berbagai regulasi inovatif
untuk mempengaruhi gerak pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan sosial.
Berbagai kebijakan ekonomi masih belum terlepas dari pengaruh kebijakan
era sebelum reformasi.
Yang kedua,
adalah berbagai peraturan perundangan yang bersumber kepada ketentuan UUD 1945
hasil amandemen, seperti pembentukan MK, DPD, dan sebagainya.
2.2 Perubahan mendasar konsep kenegaraan
UUD 1945
menempati posisi yang sangat simbolikal dalam sejarah bangsa Indonesia. Dibuat
pada masa perjuangan kemerdekaan dan menjadi lambang perjuangan kemerdekaan,
UUD 1945 mempunyai nilai melampaui kata-kata yang terkandung didalamnya. Hal
itu terkait pada proses pembentukan dan intisari UUD 1945 yang semula itu.
Simbolisasi dan romantisasi UUD 1945 pada hakekatnya positif dalam rangka
eksistensi dan pembinaan kejuangan bangsa. Namun posisi itu telah
mengakibatkan keinginan tulus dan rasional untuk memperbaiki UUD 1945
menghadapi tentangan yang tidak ringan. Dilain pihak, tentu diperlukan pikiran
yang jernih untuk mencermati apa kekuatan dan kekurangan didalam UUD 1945
mengingat praktek kehidupan berkonstitusi selama 44 tahun (khususnya 1959-1999)
kental berwarna otoritarianisme dan bahwa sebenarnya UUD 1945 yang semua itu
adalah UUD sementara.
Amandemen
memang telah mengubah secara radikal ‘batang tubuh‘ UUD 1945 tetapi tetap
mempertahankan Pembukaan seraya berusaha menjadikan Pembukaan sebagai
satu-satunya sumber nilai dan gagasan bagi amandemen pasal dan ayat UUD 1945.
Proses
pembuatan UUD 1945 oleh BPUPK (28 Mei 1945 – 7 Agustus 1945) dan PPKI (18
Agustus 1945) adalah rangkaian proses politik.
Indonesia
merdeka yang diinginkan Jepang adalah Indonesia sebagai mata-rantai Asia Timur
Raya (the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) - sebuah
konsep geo-politik baru yang merupakan daerah pengaruh Jepang, disamping
wilayah pengaruh Amerika Serikat, Uni Soviet dan Jerman - sebagaimana
diamanatkan oleh Kepala pemerintahan militer Jepang Mayor Jenderal
Seisabaro Okasaki, dan Ketua BPUPK, Radjiman Wediodiningrat dalam
acara pembukaan sidang BPUPK tanggal 28 Mei 1945, serta pernyataan Soepomo,Mohammad
Yamin dkk dalam rapat-rapat BPUPK.
Pesan
pimpinan pemerintahan militer Jepang itu sejalan dan mengikuti pernyataan Prince
Konoye, Perdana Menteri Jepang pada 24 Januari 1941 yang menegaskan bahwa
terbentuknya sebuah Asia Timur Raya yang kokoh amat sangat penting (absolutely) bagi
kelangsungan hidup Jepang.
Pada pihak
lain, dimata pejuang Indonesia, forum BPUPK adalah medan perjuangan untuk
mencapai kemerdekaan Indonesia sepenuhnya.
Dengan
perkataan lain, proses era BPUPK adalah sebuah proses pertarungan ide
geo-politik Jepang dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Karenanya dapat
dimengerti bahwa hasil karya BPUPK sarat dengan kepentingan kedua belah pihak
melalui berbagai kompromi dan melalui berbagai siasat.
Tetapi
naskah Mukaddimah (yang kemudian menjadi Pembukaan) bersih dari pengaruh Jepang
karena naskah itu disusun oleh sebuah tim tidak resmi (tim-9) yang dipimpin
Sukarno dan lepas dari pengawasan Jepang. Namun kemudian, setelah dilaporkan
dan disetujui oleh sidang BPUPK (22 Juni 1945 – dikenal sebagai piagam Jakarta)
naskah Mukaddimah ini diimbuhi dengan 2 naskah lain, yaitu declaration
of rights dan kata-pengantar (diusulkan oleh Parada Harahap dan
didukung oleh Kolopaking, Mohammad Yamin, dll), yang
menegaskan bahwa Indonesia merdeka adalah bagian dari Asia Timur Raya.
Risalah
rapat-rapat BPUPK dan PPKI mencatat bahwa segera setelah Proklamasi
Kemerdekaan, dipimpin oleh Wakil Ketua PPKI Mohammad Hatta, naskah
Mukaddimah dibersihkan dari 2 naskah imbuhan itu, dan ‘7-kata’disepakati
untuk ditiadakan serta selanjutnya naskah itu diberi nama Pembukaan. Dilain
pihak, naskah batang tubuh tidak sempat ‘dibersihkan’.
Atas
himbauan Ketua PPKI Sukarno, naskah-naskah – Pembukaan dan Batang
Tubuh - itu ditetapkan sebagai UUD, dengan catatan ada kesepakatan untuk
menyempurnakannya sesegera mungkin.
Mencermati
proses pembuatan UUD 1945 itu, jelas bahwa hanya naskah Pembukaan yang bersih
dari kompromi dan pengaruh konsepsi Jepang.
Ideologi
fascis Jepang amat menentang kapitalisme dan demokrasi liberal serta juga
berseberangan dengan ideologi komunis. Sementara ide demokasi belum berkembang
seperti sekarang ini, negara demokrasi waktu itu (masih tergolong majoritarian
democracy atau libertarian democracy dengan konsep laisezz
fairez, laisezz passer)menganut paham liberal dan kapitalis serta beberapa
diantaranya adalah negara kolonial (Belanda, Inggris, Perancis, dll) yang
menjadi musuh pergerakan kemerdekaan. Karena itu, segala pemikiran yang dapat
diasosiasikan dengan kolonialisme, kalah pamor dimata pejuang dan serta-merta
berhadapan dengan kepentingan fascis penjajah Jepang. Kita mencermati wacana
mempertentangkan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan individu, penolakan
terhadap hak-hak asasi dengan yang memperjuangkan hak-hak asasi (Mohammad
Hatta dkk), mengasosiasikan demokrasi dengan kapitalisme dan
liberalisme dan sekaligus menolaknya, mengedepankan persatuan kawulo dan gusti
dengan ide-ide das Ganze der politischen Einheit des Volkes dan
konsep pemimpin sebagai penunjuk jalan yang benar, Fuhrung als Kernbegriff
(ein totaler Fuhrerstaat)yang lebih mendapat angin dihadapan kepentingan
penjajah Jepang. Berbeda dengan masyarakat Jepang yang memiliki susunan
masyarakat kekeluargaan yang terpusat pada keluarga Kaisar, walau memiliki
budaya yang menghargai musyawarah, masyarakat Indonesia sangat heterogen. Dari
penyesuaian dan kompromi itulah lahir konsep MPR sebagai penjelmaan rakyat,
pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya(Vertretungsorgan des Willens des
Staatsvolkes).
Sistim MPR
pada dirinya dapat menjadi sebuah sebuah sistim otoriter atau sistim
parlementer yang labil. Bila MPR dikuasai oleh sebuah partai tunggal (PNI
sebagai partai pelopor) – sebagaimana digagas dan diputuskan oleh PPKI 22
Agustus 1945 - atau dikuasai oleh sebuah kekuatan politik majoritas dimana
Presiden adalah pimpinannya (zaman orde baru dengan GOLKAR dan 3-jalurnya),
sistim MPR akan efektif tetapi sekaligus otoriter. Bila tidak, maka Presiden
akan amat lemah dan setiap saat dapat dijatuhkan oleh MPR, seperti pada kasus
Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid.
Demikianlah
konsep dasar UUD 1945 yang semula telah diubah secara signifikan dengan
mengubah sistim MPR dan menggantinya dengan sistim demokrasi konstitusional dan
berdasar hukum (rule of law).
UUD 1945
yang semula tidak memberi penghargaan yang cukup kepada hak-hak asasi dan
kemerdekaan kekuasaan kehakiman telah diperbaiki.
Untuk
mengokohkan Indonesia sebagai Negara yang menganut demokrasi konstitusional dan rule
of law, UUD 1945 telah memerintahkan pembentukan sebuah Mahkamah Konstitusi
(MK) dengan wewenang judicial reviewagar supaya setiap
undang-undang sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hubungan itu
perlu dicatat bahwa pada waktu membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi, PAH-I
juga membicarakan mengenai constitutional complaints. Berangkat
dari lobby dan diskusi, memahami keberagaman agama, budaya dan adat-istiadat
masyakarat Indonesia serta mempelajari pengalaman MK di Jerman dan Afrika
Selatan, PAH-I berkesimpulan tidak memberikan secara eksplisit kewenangan menyelesaikan constitutional
complaint orang-perorangan langsung kepada MK, tetapi mendorong
berfungsinya lembaga-lembaga masyarakat seperti ombudsman, Komnas HAM disamping
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjadi jembatan penyelesaian gugatan
anggota masyarakat tersebut. Selain itu PAH-I berpendapat bahwa semakin
tegaknya hierarki hukum akan memberi jalan penyelesaiaan pada masalah constitutional
complaints.
Selanjutnya
UUD 1945
hasil amandemen bukanlah tujuan akhir reformasi. UUD 1945 sekarang adalah
sebuah hukum dasar yang memiliki patokan cukup untuk melanjutkan proses
reformasi secara berkesinambungan, khususnya pada tataran instrumen. Ketentuan
didalam UUD 1945 yang menganut demokrasi konstitusional dan negara hukum
memiliki kemampuan untuk mengelola konflik (politik sebagai konflik) dan untuk
mendorongkan reformasi di masa depan.
Kemungkinan mengamandemen kembali UUD 1945
(bila ada hal yang dianggap menghambat proses reformasi selanjutnya) bukanlah
sesuatu yang mustahil, tetapi hal itu membutuhkan momentum yang terbangun dari
perkembangan objektif yang sekarang ini belum terbentuk.
Waktunya
sekarang untuk mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai
atau bahkan mungkin menghambat proses reformasi ke masa depan dan
memperbaikinya. Demikian pula untuk menyelesaikan sistim kepartaian dan sistim
pemilu agar kompatibel dengan sistim presidential.
Kita perlu
gigih membangun sistim hukum yang demokratis dan konsisten menegakkan hukum.
Rule of law tanpa rule by law tidak akan tegak. Negara hukum yang tidak
menegakkan hukum bukanlah negara hukum. Negara demokrasi hanya tegak dengan
rule of law.
Sejalan
dengan itu perhatian perlu diberikan kepada upaya capacity building aparat
negara, karena permasalahan sekarang lebih terletak kepada kemampuan
menterjemahkan paradigm ideologis-konstitusional kedalam instrumen kebijakan.
Apabila kita
tidak memberi perhatian atas hal-hal tersebut diatas, proses pembalikan – seperti
yang terjadi menjelang Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945 di masa
lalu – bisa terjadi kembali. Berbagai tanda-tanda telah terlihat, seperti
munculnya keinginan dan upaya untuk kembali ke-era otoriter masa lalu.
Akhirnya,
perlu dicatat bahwa seluruh proses dan substansi amandemen UUD 1945 tahun 1999
– 2002 telah dipersiapkan, dibiayai, dikerjakan dan diselesaikan oleh bangsa
Indonesia sendiri. Tidak ada campur tangan asing.
2.3 Perubahan UUD 1945
Salah satu
keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah
reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi
dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945
sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan
penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance,
serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.
Perubahan
UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR
dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun
1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan
memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.
Perubahan
kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua
menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara
dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal
memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM.
Perubahan
ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah
dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan
bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta
ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perubahan keempat
dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut
meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara,
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan,
perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan
tambahan.
Empat tahap
perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah
asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan
menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada
dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan.
Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau
telah mengalami perubahan.
Dari sisi
kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip
kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga
negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat
dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan
Presiden yang sangat besar (concentration of power and responsibility upon the
President) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and
balances). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak
dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.
Setelah
berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus
dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan
UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam
praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus
menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam
penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (the living constitution).
BAB III
PENUTUP
Salah satu tuntutan Reformasi 1998
adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan
perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi
di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (dan pada kenyataannya bukan di
tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal
yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta
kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum
cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu
adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat,
HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta
hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD
1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau
selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD
1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum
dan Sidang Tahunan MPR :
-
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14
Oktober-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
-
Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7
Agustus-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
-
Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1
November-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
-
Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1
Agustus-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
DAFTAR PUSTAKA
Alrasid, Harun. Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah
Oleh MPR. Revisi Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
2003.
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam
Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,
1994.
Mahfud MD., Moh. Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan
Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Montesquieu. The Spirit of the laws. Translated by
Thomas Nugent. London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914.
Simanjuntak, Marsillam. Pandangan Negara
Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945. Jakarta:
Pustaka Grafiti, 1993.
Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani,
Pokok-pokok Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemilihan Presiden
Secara Langsung, dipresentasikan di hadapan Pimpinan dan Anggota Dewan
Pertimbangan Agung RI pada tanggal 15 Juni 1999 di Jakarta.
Yamin, Muhammad. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar
1945. Jilid Pertama. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
